BALAESANG TANJUNG "TIADA HARI TANPA DERITA"

pasca gempa dan Tsunami tahun 2018 kehidupan masyarakat Kecamatan Balaesang tanjung semakin sulit dan semakin terpuruk . Longsor hingga Kerusakan infrastruktur jalan , jembatan , tanggul dll kian bertambah parah pasca diterpa musibah tiga tahun silam itu dan hingga kini belum mendapat sentuhan serius dari pemerintah . Untuk mencukupi kebutuhan dan keberlangsungan hidup , Masyarakat balaesang tanjung hanya bergantung pada Sumber daya Alamnya , sebagian masyarakat ada yang berprofesi sebagai Petani dan sebagiannya lagi berprofesi sebagai nelayan . Walaupun seringkali menjalankan profesi itu tidaklah mudah , Dengan segala hambatan , akses jalan yang sulit , reruntuhan longsor pegunungan dan Angin Kencang tidak menjadikan Masyarakat balaesang tanjung menjadi patah semangat dan bermalasan dalam Menjalankan roda kehidupannya . Balaesang Tanjung adalah kecamatan yang berada di Wilayah Kabupaten Donggala tepatnya di Donggala sebelah utara Provinsi Sulawesi Tengah yang menaungi beberapa desa diantaranya Walandano , Malei , Kamonji , Rano dll . Pertumbuhan ekonomi, Pembangunan Infrastruktur dan peningkatan mutu sumber daya manusia (SDM) yang masih tertinggal dan terbelakang mengakibatkan kondisi masyarakat kian sulit dalam menjalankan dinamika kehidupan . Pasca bencana itu , setiap harinya masyarakat selalu dihantui akibat dari pasangnya air laut , apalagi ketika masuk musim penghujan dan "angin selatan" pasti akan terjadi longsor dan meluapnya air laut sampai masuk dan merendam pemukiman warga serta akses jalan dari desa ke desa akan tersendat khususnya di desa Walandano .


Akses jalan antara desa Walandano Menuju desa Malei dan desa lainnya sangat-sangat memprihatinkan ,  jalanan yang tertimbun akibat longsor itu hanya berjarak kurang dari dua meter mendekati jurang yang ketinggiannya kurang lebih 20 meter dan hingga kini belum pernah ada perbaikan yang signifikan . Itu akan berpontensi terjadinya kecelakaan hingga kematian bagi pengendara roda dua maupun roda empat . Padahal pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah kabupaten Donggala bahkan bupati itu sendiri sering melintasi jalanan di desa walandano - Rano dan Manimbaya namun tak pernah dihiraukan ataupun ditindak lanjuti melihat kondisi jalan yang rusak parah , malah hanya menutup kaca kendaraan dinasnya .


Malam tadi sekitar pukul 20.00 - 23.00 wita (26/21) Saya berbicang dan mendengarkan Curahan hati dari Orang tua dan Pemuda Desa Walandano yang sangat menyentuh dan menggetarkan hati . Selama ini , dengan segala upaya yang kami lakukan agar Pembangunan Infrastruktur jalan ,Tanggul/Bronjong dan Jaringan Seluler segera diperbaiki tapi tidak pernah terealisasi . Upaya persuasif dan mekanisme administrasi pemerintahan telah kami lakukan agar mendapatkan bantuan dari pemerintah kabupaten namun hanya Janji-janji dan surga telinga yang kami dapatkan . Sementara di setiap harinya masyarakat selalu dihantui dengan bencana yang setiap saat pasti akan terjadi .
"Misalnya terjadi musibah bencana alam gempa bumi kami mau lari kemana ? Belakang rumah gunung bisa terjadi longsor depan rumah laut dan kiri kanan jalan pasti akan longsor jadi kami harus lari kemana ?? "Ungkap Pak Irham salah satu warga" .


Pernah terjadi pertemuan seluruh kepala desa yang ada di Kecamatan Balaesang Tanjung bersama bupati Kabupaten donggala , pertemuan itu terjadi pada pertengahan Bulan Juli 2021 membahas terkait perbaikan Jalan yang ada di balaesang tanjung namun Statment yang dilontarkan oleh Bupati Donggala adalah "Berapa Banyak Suaraku ( yang memilih saya ketika pemilu 2019 ) di Kecamatan balaesang tanjung" ? Ungkap tanya sang Bupati . Statment yang menurut penulis seharusnya tidak diucapkan oleh pemimpin daerah, inilah yang membuat kecewa para kepala desa , tercengang bahwa masih ada sosok seorang pemimpin  mengeluarkan pernyataan yang sangat buruk dan tidak etis terhadap masyarakatnya . Padahal kita ketahui bersama , bahwa seluruh peralatan/perlengkapan yang dipakai/digunakan oleh Kepala daerah, sampai dengan Nutrisi yang di cernanya itu semua berasal dari rakyat dan seharusnya apa yang menjadi tugas fungsinya sebagai kepala daerah adalah untuk mensejahterahkan serta memenuhi apa yang menjadi hak rakyat Karena dalam negara demokrasi keadilan, kesetaraan dan kesejahteraan rakyat harus selalu di utamakan dan diprioritaskan . Di negara demokrasi , Pemerintah khususnya pemerintah daerah donggala Wajib memberikan penghargaan setinggi-tingginya terhadap harkat dan martabat rakyatnya bukan malah sebaliknya .

Hingga kini , kami masih berharap kepada pemerintah donggala dan tentunya , seluruh pemerintah desa yang berada di Kecamatan Balaesang Tanjung masih terus berikhtiar dan berupaya keras untuk terus menuntut apa yang menjadi hak kami, menuntut Perbaikan jalan , Tanggul/bronjong dan Jaringan Seluler . Kami juga berharap kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tengah mendengarkan dan menindaklanjuti permohonan kami ini , InsyaAllah pemerintah daerah kabupaten donggala terbuka pikiran dan hatinya , sebab hanya pemerintah kabupaten dan provinsilah yang dapat mewujudkan dan menuntaskan apa yang menjadi persoalan kami kurang lebih tiga tahun ini" (Warga Balaesang Tanjung ) .

Penulis : Moh. Syahrul
Balaesang Tanjung , Walandano
26 Juli 2021